Reformasi Terkini

Tegas dan Objektif

7 Oktober 2026
Breaking News

#Pengawasan

Bhabinkamtibmas Galesong Kota Perkuat Pengawasan di Pusat Perbelanjaan, Antisipasi Aksi Kriminal

TNI/POLRI
3 bulan yang lalu

Pengawasan Pedagang Tumpah di Pasar Pa’baeng Diperketat Sejak Pukul 04.30 WITA

Pemkot
7 April 2026

*Pemprov Sulsel Perketat Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata* *Pemprov Sulsel Cek Perizinan Pariwisata dari Awal hingga Terkini* *Sekda Sulsel Pimpin Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata* *Pengawasan Perizinan Diperketat, Pemprov Sulsel Pastikan Kepatuhan Usaha* MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui rapat koordinasi memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha sektor pariwisata sebagai langkah strategis untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi di daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin rapat pembahasan terkait perizinan usaha sektor pariwisata di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 Maret 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran lingkup Pemprov Sulsel, antara lain Inspektur Daerah Marwan Mansyur, Kepala Satpol PP Andi Arwin Azis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Asrul Sani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Andi Mirna, serta perwakilan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kesbangpol, dan Biro Hukum. “Kita akan melakukan pengecekan perizinan terhadap usaha sektor pariwisata di Sulsel, mulai dari awal proses penerbitan izin sampai proses terkini, untuk mengetahui pada tahapan mana terjadi pelanggaran atau pelampauan aturan,” ujar Sekda Sulsel. Langkah pengawasan ini akan mencakup seluruh sektor usaha pariwisata di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama instansi terkait. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan bahwa pihaknya mengelola layanan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen utama dalam proses perizinan usaha secara nasional. Selain melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi, pengawasan ini juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)

Pemprov
31 Maret 2026

Pemprov Sulsel Dukung Pengawasan DPRD, Pemprov Sulsel Pastikan Proyek Jalan Sesuai Spesifikasi

Pemprov
5 Maret 2026

Jelang HBKN, Pengawasan Harga Pangan di Sulsel Dilakukan dari D1 hingga Pengecer

Pemprov
5 Maret 2026

Perumda Parkir Makassar Perketat Pengawasan, Pastikan Tak Ada Jukir Liar di CFD Boulevard

Pemerintahan
14 September 2025

Sekda Sulsel Apresiasi Pengawasan DPR RI, Aria Bima Tegaskan Pentingnya UU BUMD

Pemerintahan
27 Agustus 2025

Perumda Parkir Makassar Perketat Pengawasan, Tekan Jukir Liar di Carfreeday Boulevard

Pemerintahan
19 Juni 2025

Satgas Pengawasan Perizinan Pemkot Makassar Segel THM Berkedok Kafe Resto di Kawasan Kima Square

Pemerintahan
29 Mei 2025

Perumda Parkir Makassar Perketat Pengawasan ke Jukir Selama Car Free Day

Pemerintahan
6 April 2025
PAGE TOP