Reformasiterkini.co.id //MAKASSAR — Pemadaman listrik bergilir kembali membuat masyarakat Kota Makassar resah. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Umum Ormas Semut Hitam, Saripudin Puput, yang mempertanyakan keseriusan dan kesiapan pengelolaan sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan.
Menurut Saripudin Puput, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan aliran listrik terhenti selama beberapa jam. Dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, perkantoran, perdagangan, hingga pelayanan publik.
“Masyarakat tentu mempertanyakan, mengapa pemadaman bergilir kembali terjadi? Kalau ini persoalan pemeliharaan, mengapa dampaknya harus dirasakan masyarakat secara luas?” demikian sorotan yang disampaikan Saripudin Puput.
Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Makassar. PLN UID Sulselrabar menjelaskan bahwa pengaturan beban dilakukan karena adanya pemeliharaan sejumlah fasilitas ketenagalistrikan yang menyebabkan kemampuan pasokan sementara berkurang. PLN menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal sekitar 5 September 2026. Namun, Saripudin Puput menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh.
Ia mempertanyakan apakah sistem kelistrikan Sulselrabar sudah memiliki cadangan daya dan skenario antisipasi yang memadai ketika pembangkit atau fasilitas utama menjalani pemeliharaan.
Terlebih, PLN juga mengakui adanya penurunan debit air di sejumlah PLTA akibat kondisi kemarau yang berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Meski PLN menegaskan pemadaman saat ini disebabkan pemeliharaan fasilitas, faktor hidrologi tetap menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keandalan pasokan listrik.
“Kalau setiap ada pemeliharaan kemudian masyarakat harus menghadapi pemadaman bergilir, tentu publik berhak bertanya bagaimana perencanaan sistem cadangannya,” menjadi pertanyaan penting yang menurut Saripudin Puput perlu dijawab secara terbuka oleh PLN.
BUKAN SEKADAR MATI LAMPU
Menurutnya, pemerintah dan PLN perlu melihat persoalan ini dari perspektif masyarakat.
Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Ketika listrik padam, mesin usaha berhenti, transaksi elektronik dapat terganggu, jaringan internet ikut terdampak, dan aktivitas masyarakat menjadi tidak produktif.
Karena itu, transparansi menjadi penting. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas apa penyebab pemadaman, fasilitas mana yang sedang dipelihara, berapa kapasitas daya yang berkurang, wilayah mana yang terdampak, serta kapan sistem dipastikan kembali normal.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar juga telah memanggil manajemen PLN UID Sulselrabar untuk membahas keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa, 1 September 2026.
SARIPUDIN: JANGAN SAMPAI MENJADI PERSOALAN BERULANG.
Saripudin Puput berharap persoalan pemadaman tidak berhenti pada penjelasan mengenai pemeliharaan, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh.
Ia mendorong PLN menyusun strategi jangka panjang agar pemadaman akibat keterbatasan pasokan dapat diminimalkan dan masyarakat memperoleh pelayanan kelistrikan yang lebih andal.
“Kami tidak mempersoalkan pemeliharaan jika memang untuk meningkatkan keandalan sistem. Tetapi masyarakat juga harus mendapatkan kepastian. Jangan sampai setiap tahun muncul persoalan yang sama dan masyarakat kembali menjadi korban,” tegasnya.
Kini publik menunggu realisasi target PLN untuk mengembalikan kondisi kelistrikan seperti sediakala sekitar 5 September 2026.
Pertanyaan besarnya pun masih sama:
“Apakah pemadaman bergilir ini benar-benar solusi sementara, atau justru tanda bahwa sistem kelistrikan Sulselrabar membutuhkan evaluasi yang lebih mendasar? hingga berita ini di terbitkan pihak PLN belum memberikan keterangan klarifikasi
