Reformasi Terkini

Tegas dan Objektif

6 Oktober 2026
Breaking News

#Pemprov

Pemprov Sulsel Masuk Lima Besar Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah 2026 Bappenas

Pemprov
1 Juli 2026

Pemda Takalar dan Pemprov Sulsel Kolaborasi Bersihkan Dermaga Pelabuhan Boddi, Dilanjutkan Penanaman Perdana Pohon Jalan

Pemda Takalar
10 Mei 2026

Kick-Off Integrasi Layanan Primer, Pemprov Sulsel Dorong Transformasi Kesehatan hingga Tingkat Desa

Pemprov
22 April 2026

Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan MYP, Sejumlah Ruas Strategis Kini Lebih Mulus

Pemkot
17 April 2026

Pemprov Sulsel Perbarui Progres Jalan MYP, Sejumlah Ruas Masuki Tahap Pengaspalan

Pemprov
3 April 2026

Pemprov SulSel Tegaskan Isu Menghabiskan Rp2 Miliar untuk Sewa Helikopter Tidak Benar

Pemprov
1 April 2026

Antrean di SPBU Meningkat, Pemprov Sulsel Tegaskan Stok BBM Aman dan Harga Tak Naik

Pemprov
31 Maret 2026

*Pemprov Sulsel Perketat Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata* *Pemprov Sulsel Cek Perizinan Pariwisata dari Awal hingga Terkini* *Sekda Sulsel Pimpin Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata* *Pengawasan Perizinan Diperketat, Pemprov Sulsel Pastikan Kepatuhan Usaha* MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui rapat koordinasi memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha sektor pariwisata sebagai langkah strategis untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi di daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin rapat pembahasan terkait perizinan usaha sektor pariwisata di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 Maret 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran lingkup Pemprov Sulsel, antara lain Inspektur Daerah Marwan Mansyur, Kepala Satpol PP Andi Arwin Azis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Asrul Sani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Andi Mirna, serta perwakilan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kesbangpol, dan Biro Hukum. “Kita akan melakukan pengecekan perizinan terhadap usaha sektor pariwisata di Sulsel, mulai dari awal proses penerbitan izin sampai proses terkini, untuk mengetahui pada tahapan mana terjadi pelanggaran atau pelampauan aturan,” ujar Sekda Sulsel. Langkah pengawasan ini akan mencakup seluruh sektor usaha pariwisata di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama instansi terkait. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan bahwa pihaknya mengelola layanan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen utama dalam proses perizinan usaha secara nasional. Selain melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi, pengawasan ini juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)

Pemprov
31 Maret 2026

Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp430 M untuk 13 Ruas Jalan, Hertasning dan Aroepala Jadi Prioritas Paket 1 MYC

Pemprov
30 Maret 2026

Hadiri Silaturahmi dan Apresiasi Pemprov Sulsel, Munafri-Aliyah Perkuat Koordinasi Lintas Daerah

Pemkot
30 Maret 2026
1 2 3 … 5
PAGE TOP